detail

Rapat Paripurna Pembicaraan Tk 1 Dprd Kolaka Dalam Rangka Penyerahan 1 Satu Rancangan Peraturan Daerah Berasal Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Persetujuan Internal 5 Lima Rancangan Perda Berasal

RAPAT PARIPURNA ( PEMBICARAAN TK 1 ) DPRD KOLAKA DALAM RANGKA PENYERAHAN 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PERSETUJUAN INTERNAL 5(LIMA) RANCANGAN PERDA

Blog Single

Bupati Kolaka diwakili sekretaris Daerah kabupaten Kolaka Drs. H. Muh. Bakri, SH., MH Menghadiri rapat Paripurna (pembicaraan Tk 1) DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka penyerahan 1 (satu )rancangan peraturan daerah berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Kolaka tentang pajak Daerah dan retribusi daerah serta persetujuan internal 5(lima) rancangan perda berasal dari DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2023 di ruang rapat DPRD Kolaka. Selasa, 18/10/2023

Hadir pada rapat paripurna tersebut ketua, wakil ketua serta anggota DPRD Kolaka, Forkopimda, Kepala SKPD, pimpinan instansi vertikal,dan para camat se-kabupaten Kolaka.

Dalam sambutannya bapak sekretaris menyampaikan bahwa sesuai undang undang perpajakan pasal 94 yang berbunyi bahwa jenis pajak dan retribusi subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi dasar penggunaan pajak tingkat penggunaan jasa retribusi, pungutan pajak, tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan hal hal tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk segera melakukan integrasi, harmonisasi penataan kembali dan penyesuaian sesuai dengan kondisi saat ini itu, pemerintah telah menyederhanakan olehnya, beberapa jenis layanan seperti jasa, layanan umum, dari 15 layanan menjadi 5 layanan, retribusi jasa usulan dari 2 layanan menjadi 10 layanan retribusi disitu penyederhanaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemda untuk memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan optimalisasi potensi potensi Daerah khususnya dibidang perpajakan dan retribusi.

Tentu tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan demikian tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pendapatan dibidang pajak dan retribusi dapat terlaksana, olehnya itu saya menghimbau kepada SKPD untuk terus berinovasi guna menggali potensi potensi daerah

Bagikan halaman ini:

Postingan Terkait :

Komentar