RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KOLAKA TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)

Wakil Bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE., ME menghadiri rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama atas 2 (dua) rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka tahun 2019-2014 dan Raperda perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka tahun 2020-2040. Rapat paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Kolaka, Kamis (14/10/2021).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kolaka Ir. Syaifullah Halik yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, dan hadir pula seluruh anggota DPRD Kolaka, Forkopimda atau yang mewakili, para Asisten, Kepala SKPD lingkup Pemda Kolaka, para Camat serta peserta rapat lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Kolaka, H Muh. Jayadin, SE., ME menjelaskan, kondisi yang sangat mendasar yang melandasi perubahan RPJMD yaitu adanya beberapa perubahan kebijakan nasional. Kebijakan yang mengalami perubahan tersebut diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

“Adanya pandemi Covid-19 juga telah berimplikasi besar terhadap capaian kinerja pembangunan daerah baik secara makro maupun mikro. Hal inilah yang kemudian mendorong kami melakukan koreksi-koreksi terhadap target-target capaian pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Jayadin juga mengungkapkan bahwa hal yang melandasi Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kolaka tahun 2012-2032. Dimana pada saat penyusunan Perda tersebut, Kabupaten Kolaka Timur masih tergabung dengan Kabupaten Kolaka.

Oleh karena itu, Raperda RTRW ini adalah untuk mengatur kembali tata ruang wilayah Kabupaten Kolaka setelah pemekaran Kabupaten Kolaka Timur. Selain itu, Raperda RTRW secara umum juga memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, hingga arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Sehingga dengan ditetapkannya 2 (dua) Perda tersebut, Wakil Bupati Kolaka menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar seluruh perangkat daerah segera melakukan perubahan rencana strategis (Renstra) SKPD sesuai dengan kewenangan dan urusan masing-masing, dengan berpedoman kepada perubahan RPJMD yang telah ditetapkan.

“Kami juga meminta agar regulasi turunan yang berpedoman pada Perda tentang RTRW untuk segera dilakukan penyesuaian. Sementara itu, Kepada Bappeda dan Bagian Hukum juga kami minta agar melakukan komunikasi secara bersama-sama ke Provinsi Sultra guna untuk mendapat jadwal evaluasi dan segera melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Gubernur tersebut,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *