AUDIENSI DAN RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI DI KAB. KOLAKA

Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH., MH menerima kunjungan Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kolaka. Kedatangan Tim Korsupgah KPK Wilayah 7 Sulawesi Tenggara ini yaitu untuk menghadiri audiensi dan rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi yang digelar di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Kolaka, Jum’at (13/8/2021).

Dalam sambutannya Bupati Kolaka menyampaikan, bahwa ada beberapa gambaran perkembangan aksi pencegahan korupsi terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, yang mana pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah korupsi, diantaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

“Sejak dimulainya supervisi KPK melalui program monitoring centre for prevention (MCP), kami berkomitmen dan telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas APIP di Kabupaten Kolaka. Kendala SDM yang menjadi isu utama di area ini, dan Alhamdulilah telah mulai terselesaikan. Sejak 2019 kami melakukan proses seleksi dan perekrutan personil-personil potensial dari unit kerja lain untuk memperkuat Inspektorat Kab. Kolaka,” ujarnya.

Sehingga dari upaya yang telah dilakukan tersebut ketersediaan SDM APIP Inspektorat saat ini telah mencapai 93% dari kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja.

Pada kesempatan ini pula, Bupati Kolaka juga mengatakan, adapun upaya lain yang dapat dilakukan untuk pencegahan korupsi terintegrasi ialah dengan terus aktif melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan dana desa di Kab. Kolaka. Berdasarkan dari laporan yang ada, 100 desa yang ada di Kabupaten Kolaka telah melakukan publikasi APBDes melalui beberapa media sosial diantaranya dengan pemasangan baliho di titik strategis desa, melalui website desa, serta penyampaian pengumuman di papan-papan informasi desa.

Sementara itu, dalam hal regulasi, setiap tahunnya kami selalu mengeluarkan peraturan bupati tentang pedoman teknis pengelolaan dan tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi untuk setiap desa, yang disusun sesuai dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

“Tak hanya itu, dalam segi aspek pengawasan Inspektorat Kolaka juga secara reguler melakukan pembinaan dan audit untuk meminimalisir adanya kekeliruan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana di desa,” ujarnya.

Bupati Kolaka juga berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan arahan dan masukan yang baik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kolaka. “Terakhir kami ucapkan terimakasih atas kehadiran Tim Korsupgah KPK di Kabupaten Kolaka,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *