detail

Bupati Kolaka H.Ahmad Safei, SH.,MH menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Auditorium BPK Perwakilan Prov. Sultra, Selasa (13/9/2022).

Turut hadir pada kegiatan ini Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi,SH, Anggota VI BPK RI, dr. Pius Lustrilanang, S.Ip, M.Si, CfrA, CSFA, Ketua DPRD Prov. Sultra, Forkopimda Prov.Sultra atau yang mewakili, Ka. Kanwil Kemenkum Ham Provinsi Sultra, Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Dadek Nandemar, S.E. M.I.T., Ak. CFSA, CA, CFE,

beserta seluruh Jajarannya, Para Bupati/Walikota Se Sultra, serta hadirin tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH mengatakan, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat bertugas di bumi anoa Sultra kepada bapak Dadek Nandemar,S.E. M.I.T., Ak. CFSA, CA, CFE, sebagai kepala BPK perwakilan Sultra. Semoga sukses mengemban amanah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana kesuksesan yang telah diraih oleh kepala-kepala BPK perwakilan Sultra sebelumnya.

BPK perwakilan Prov.Sultra telah banyak memberikan sumbangsih yang sangat berharga, khususnya bagi kemajuan pengelolaan keuangan  pemerintah daerah. Dan alhamudillah, secara umum kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sultra terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Khususnya bagi pemerintah Provinsi Sultra, kemajuan yang dimaksud ini ditandai dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD pemerintah provinsi, sebanyak 9 (enam) kali berturut-turut dari tahun 2013 hingga tahun 2021.

"Kami berharap agar raihan opini WTP atas LKPD beberapa tahun terakhir ini dapat terus kami pertahankan, pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah",ungkapnya.

Tak hanya itu, Gubernur Prov. Sultra H. Ali Mazi,SH  juga menegaskan, bahwa akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi potensi masalah atas pelaksanaan anggaran, dan kami berkomitmen untuk selalu serius memperhatikan dan se segera mungkin menindak lanjuti apa-apa yang menjadi catatan BPK tahun sebelumnya.

Tentunya ini menjadi tugas semua komponen terkait. Untuk itu, diharapkan kepada bupati/walikota, kepala opd serta aparatur lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se sultra yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, agar senantiasa meminta bimbingan dan petunjuk kepada BPK dan BPKP, demi kelancaran pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan, sekaligus terhindar dari berbagai penyimpangan dan atau pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.