detail

Bupati Kolaka H.Ahmad Safei, SH.,MH menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka tahun 2024, yang digelar di Kantor Camat Pomalaa, Senin (30/1/2023).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kolaka H.Muhammad Jayadin,SE.,ME, Sekertaris Daerah Kab.Kolaka Drs.H.Poitu Murtopo,M.Si, Ketua DPRD Kab.Kolaka bersama Anggota, Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Kolaka, Pimpinan PT. Antam Tbk UBPN Kolaka, Camat Pomalaa bersama Muspika Kecamatan, Para lurah dan kepala Desa Se- Kecamatan Pomalaa serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka  menyampaikan beberapa arahan penting dari Presiden RI yang harus diperhatikan di daerah masing-masing diantaranya, Stunting, Inflasi dan Investasi. Bupati Kolaka meminta agar penanganan stunting lebih dimaksimalkan. Ia menjelaskan, stunting merupakan penyakit yang menghambat tumbuh kembang anak. Tidak hanya menghambat fisik, tetapi juga otak penderitanya.

Berdasarkan data, di Indonesia angka stunting mencapai 28 persen. "Jadi setiap 100 anak yang lahir, 28 diantaranya terkena stunting. Jadi bayangkan seperti apa generasi kita kalau penanganan dan pencegahan stunting saat ini tidak dimaksimalkan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengatasi persoalan ini agar generasi kita kedepan lebih baik," tuturnya.

Untuk memaksimalkan pencegahan dan penanganan stunting di Bumi Mekongga maka Bupati Kolaka meminta kepada kepala desa agar mengalokasikan anggarannya untuk makanan tambahan bagi warga yang kurang mampu. Sebab kata dia, salah satu penyebab stunting yaitu karena ibu hamil kurang mengomsumsi makanan bergizi selama mengandung.

"Saya minta agar kades juga memprioritaskan penanganan stunting ini. Minimal warganya yang kurang mampu dibelikan makanan seperti daging, ikan, telur dan susu," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kolaka juga mengingatkan agar para kades memaksimalkan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia juga meminta kepada para tokoh masyarakat untuk memberikan contoh yang baik kepada warga terkait pembayaran PBB.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini berbeda dengan musrenbang tahun sebelumnya, karena tahun ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan pelayanan publik yang dapat membantu masyarakat Kab.Kolaka khususnya di Kecamatan Pomalaa.